Suara Rakyat dan Tanggung Jawab Sosial: Refleksi atas Demo 25 Agustus 2025 di DPR
News Buroko– Aksi unjuk rasa besar-besaran kembali menyapa halaman Gedung DPR RI . Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat berkumpul menyuarakan beragam tuntutan, mulai dari penolakan terhadap RUU Perampasan Aset hingga protes keras atas rencana kenaikan tunjangan anggota dewan. Gelombang demo yang telah diprediksi banyak pengamat ini berlangsung tertib meskipun sempat memunculkan ketegangan sesaat dengan aparat keamanan.
Menanggapi geliat demokrasi di depan gedung rakyat tersebut, Istana Kepresidenan melalui Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyampaikan pernyataan resmi yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum.
“Jangan sampai merusak, jangan mengganggu ketertiban, jangan merugikan kepentingan orang lain,” tegas Hasan di Kantor PCO, Gedung Kwartir Nasional (Kwarnas), Jakarta Pusat.
Pernyataan ini bukan sekadar pengingat prosedural, melainkan penegasan filosofis tentang hakikat demokrasi yang bertanggung jawab. Dalam pandangan pemerintah, menghancurkan fasilitas umum bukanlah bagian dari kebebasan berpendapat, melainkan tindakan vandalisme yang justru kontraproduktif dengan penyampaian aspirasi.
Demo 25 Agustus 2025: Suara yang Beragam dalam Satu Unjuk Rasa
Aksi 25 Agustus 2025 ini menarik karena menyatukan berbagai kelompok dengan concern yang berbeda-beda. Mulai dari aktivis anti-korupsi yang menolak RUU Perampasan Aset yang dinilai bermasalah secara hukum, hingga mahasiswa dan buruh yang memprotes kebijakan ekonomi yang dianggap tidak pro-rakyat.
Yang paling menyita perhatian adalah protes terhadap rencana kenaikan tunjangan anggota DPR di tengah belum pulihnya ekonomi pasca-pandemic dan tingginya angka pengangguran. Ironi ini menjadi bahan bakar utama kemarahan publik yang merasa para wakil rakyat tidak sensitif terhadap kondisi konstituennya.
Meskipun berlangsung panjang sejak pagi hingga sore hari, aksi tersebut relatif terkendali. Beberapa kali terjadi ketegangan kecil antara pengunjuk rasa dan aparat, namun tidak sampai memicu kerusuhan berarti. Beberapa fasilitas umum di sekitar area sempat ditutup sementara untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.
Baca Juga: DPRD Sulut Siap Kawal Aspirasi Warga Sario, Permintaan Akan Diteruskan ke Ketua Dewan
Hasan Nasbi dalam pernyataannya menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melarang penyampaian pendapat dan aspirasi. Justru, menurutnya, demonstrasi damai adalah bagian vital dari kehidupan demokrasi.
Lebih lanjut ia menambahkan bahwa pemerintah mendengar aspirasi yang disampaikan melalui aksi. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa tuntutan para pengunjuk rasa akan ditindaklanjuti melalui mekanisme politik yang ada.
Respons pemerintah ini patut diapresiasi karena menunjukkan kematangan dalam menyikapi kritik dan unjuk rasa. Alih-alih bersikap defensif atau represif, Istana memilih pendekatan yang konstitusional namun tetap menekankan pentingnya rule of law.
