Prabowo ke China di Tengah Gejolak Demonstrasi: Antara Diplomasi dan Krisis Domestik
News Buroko– Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk tetap menghadiri parade militer di Beijing, China, dalam rangka peringatan 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II, meski Indonesia sedang diguncang gelombang demonstrasi besar-besaran, menuai sorotan luas media internasional.
Lawatan ini semula sempat dibatalkan. Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, pada awal pekan menegaskan bahwa Prabowo ingin memantau langsung kondisi dalam negeri, memimpin, serta mencari solusi atas kerusuhan yang pecah di berbagai kota. Namun, pada Selasa (2/9/2025) malam, Presiden justru memutuskan tetap bertolak ke Beijing.
“Bapak Presiden menerima laporan bahwa kondisi secara bertahap kembali normal. Dengan demikian, beliau memandang penting memenuhi undangan resmi Presiden Xi Jinping,” ujar Prasetyo.
Sorotan Media Asing
Kehadiran Prabowo di Lapangan Tiananmen, bersama lebih dari 25 pemimpin dunia lain termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin dan Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un, langsung menjadi sorotan. Parade megah itu menampilkan pasukan baris-berbaris, atraksi udara, serta unjuk kekuatan persenjataan modern China.
Media Singapura CNA menulis artikel berjudul “Indonesian President Prabowo visits China for WWII parade amid deadly protest at home”. CNA menekankan bahwa keputusan keberangkatan diambil setelah situasi di Indonesia dianggap lebih stabil oleh pemerintah.
Sementara kantor berita AFP memberi tajuk lebih kritis: “Indonesian leader U-turns on China visit despite deadly protests”. Mereka menyoroti inkonsistensi sikap pemerintah, setelah sebelumnya lawatan sempat dibatalkan.
Adapun Al Jazeera dalam laporannya “Indonesia’s president to go ahead with China trip despite protests” menekankan bahwa kerusuhan tidak hanya terpusat di Jakarta, melainkan juga merebak ke berbagai kota besar: Surabaya, Solo, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, Bandung, hingga Manokwari.
Baca Juga: Bank SulutGo dan Pemkab Talaud Resmikan Kerjasama Strategis untuk Perkuat Tata Kelola Keuangan
Akar Demonstrasi: Tunjangan DPR dan Tragedi Ojek Daring
Gelombang aksi berawal dari kebijakan kontroversial terkait pemberian tunjangan rumah kepada anggota DPR. Isu ini memantik amarah publik di tengah kondisi ekonomi yang dinilai semakin menekan masyarakat kecil.
Situasi memanas setelah seorang pengemudi ojek daring tewas tertabrak kendaraan polisi saat berlangsungnya demonstrasi di Jakarta. Peristiwa itu menjadi pemicu kemarahan yang meluas, memunculkan aksi solidaritas di berbagai daerah.
Untuk meredam situasi, pemerintah akhirnya mengumumkan pencabutan sebagian tunjangan bagi anggota dewan. Namun langkah itu dianggap telat. Kerusuhan sudah terlanjur pecah, termasuk pembakaran gedung lima lantai di kawasan Kwitang, Jakarta, serta penjarahan rumah milik Menteri Keuangan Sri Mulyani dan sejumlah anggota DPR.
