BEM SI Kerakyatan Batal Demo Hari Ini 11 Tuntutan Tetap Menggema

Demo BEM SI Kerakyatan Batal Hari Ini, 11 Tuntutan Tetap Menggema

News Buroko– Rencana aksi demonstrasi yang akan digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan hari ini resmi batal. Situasi yang dinilai belum kondusif pasca rangkaian kericuhan sejak akhir pekan membuat mahasiswa memilih menunda langkah mereka.

Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan, Muhammad Ikram, menegaskan bahwa keputusan ini bukan berarti mahasiswa mundur dari perjuangan. “Melihat kondisi di wilayah Jakarta dan beberapa daerah yang semakin abstrak dan tidak kondusif karena banyaknya kerusuhan, itu jauh dari harapan kami,” ujarnya. “Daripada itu kami memilih untuk mundur selangkah dan memastikan tetap bakal ada aksi di waktu yang tepat, guna tersampaikannya aspirasi dan keresahan ini dengan baik.”

Meski aksi Indonesia C(emas) Jilid II ditunda, tuntutan mahasiswa tetap berdiri tegak. Sedikitnya ada 11 poin yang sebelumnya disiapkan, termasuk desakan pengesahan UU Perampasan Aset yang lama tertahan di parlemen.

Gelombang Protes Sejak Akhir Pekan

Aksi mahasiswa bukan muncul dalam ruang hampa. Sejak akhir pekan, massa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), komunitas sipil, hingga sejumlah influencer turun ke jalan, terutama di depan Gedung DPR. Mereka membawa slogan “17+8” yang viral di media sosial.

Tagar dan poster digital menyalin daftar tuntutan yang dibagi dua tenggat: satu minggu (hingga 5 September 2025) dan satu tahun (hingga 31 Agustus 2026). Format itu dipandang sebagai ultimatum politik kepada pemerintah, DPR, partai politik, TNI, Polri, hingga kementerian ekonomi.

Baca Juga: Ahmad Sahroni Rugi Besar, Statue Koleksi Superhero Dijarah Massa

Tuntutan Jangka Pendek: Ultimatum 5 September 2025

Dalam waktu kurang dari sepekan, mahasiswa menuntut langkah konkret dari pemerintah dan lembaga negara.

1. Presiden Prabowo Subianto diminta segera menarik TNI dari pengamanan sipil, serta membentuk tim investigasi independen atas kasus kekerasan aparat yang menewaskan Affan Kurniawan dan Umar Amarudin dalam demonstrasi 28–30 Agustus.

2. DPR RI didesak membekukan kenaikan gaji dan fasilitas baru, membuka transparansi anggaran, serta mendorong Badan Kehormatan memeriksa anggota yang bermasalah.

3. Ketua Umum Partai Politik dituntut menjatuhkan sanksi pada kader bermasalah, mengumumkan komitmen berpihak pada rakyat, dan membuka ruang dialog publik.

4. Polri dituntut membebaskan demonstran yang ditahan, menghentikan kekerasan, serta menindak aparat yang melanggar HAM.

5. TNI didesak kembali ke barak sepenuhnya, menghentikan intervensi sipil, dan menyatakan komitmen publik untuk tidak masuk ruang demokrasi.

6. Kementerian sektor ekonomi diminta memastikan upah layak, mencegah PHK massal, serta membuka dialog dengan serikat buruh.

Tuntutan Jangka Panjang: Deadline 31 Agustus 2026

Selain ultimatum cepat, mahasiswa juga menyusun agenda reformasi struktural.

• Reformasi DPR melalui audit independen, penolakan mantan koruptor, serta penghapusan fasilitas istimewa.

• Reformasi partai politik dengan kewajiban publikasi laporan keuangan dan penguatan fungsi oposisi.

• Reformasi perpajakan yang lebih adil dan mengurangi beban rakyat.

• Pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor sebagai langkah serius pemberantasan korupsi.

• Reformasi Polri melalui revisi UU Kepolisian, desentralisasi fungsi, dan pendekatan humanis.

• TNI kembali ke barak tanpa pengecualian, termasuk penghentian keterlibatan dalam proyek sipil.

• Penguatan lembaga pengawas HAM seperti Komnas HAM, Ombudsman, dan Kompolnas.

• Evaluasi kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk revisi UU Cipta Kerja serta perlindungan hak masyarakat adat dan lingkungan.