News Buroko – Aroma praktik mafia solar kembali menyeruak di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut). Hasil penelusuran media ini menemukan fakta mengejutkan bahwa oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah diduga menjadi otak di balik penimbunan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang meresahkan masyarakat.
Informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa ASN tersebut diduga lihai mengatur jaringan penimbunan. Sejumlah kendaraan besar hingga galon-galon berukuran puluhan liter digunakan untuk menampung solar yang dibeli secara masif dari SPBU. Sementara itu, masyarakat kecil sering kali kesulitan mendapatkan BBM subsidi, khususnya untuk kebutuhan pertanian dan perikanan.
Sumber media ini menyebutkan, ASN tersebut tidak bekerja sendiri. Ia diduga mengerahkan beberapa anak buahnya secara bergantian untuk membeli solar di dua SPBU utama di wilayah Bolmut. Lebih jauh lagi, terdapat dugaan kongkalikong dengan oknum pegawai SPBU yang memudahkan jalannya praktik ilegal ini.
“Kalau tidak ada restu dari dalam SPBU, mustahil solar bisa keluar dalam jumlah besar. Pasti ada yang main mata,” ujar salah satu sumber, Selasa (30/9/2025).
Baca Juga : Aksi Pencurian Motor Gagal Dua Pemuda di Batang Kuis Nyaris Tewas Dihajar Warga
Menanggapi isu ini, Penanggung Jawab SPBU Pertamina Boroko, Fauzi Alamri, membantah keterlibatan karyawannya dalam praktik penimbunan. Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap aktivitas pengisian BBM dilakukan secara ketat.
“Saya berani jamin dan siap mempertaruhkan jabatan saya jika ditemui praktik seperti itu. Setiap pengisian BBM selalu diawasi dengan ketat,” tegas Fauzi.
Ia menjelaskan bahwa setiap pengisian solar dibatasi sesuai ketentuan, yakni setiap truk hanya boleh mengisi BBM sesuai jumlah liter yang tercantum pada barcode per hari. Begitu pula pengisian untuk petani dan nelayan yang dikeluarkan melalui rekomendasi Dinas Perikanan maupun Dinas Pertanian, juga hanya dibatasi sesuai ketentuan yang tercatat di barcode.
Kejadian ini menjadi sorotan karena praktik penimbunan BBM tidak hanya merugikan masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap penyediaan BBM bersubsidi di daerah. Aparat terkait diharapkan melakukan investigasi menyeluruh dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.
Selain itu, isu mafia solar di Bolmut kembali menegaskan pentingnya transparansi dan pengawasan di SPBU, serta perlunya koordinasi antara pemerintah daerah, Pertamina, dan aparat penegak hukum untuk memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran.
