News Buroko – Dalam upaya menyusun arah pembangunan daerah yang lebih terarah dan terukur, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Utara (Boltara) menggelar rapat kerja intensif bersama jajaran eksekutif, yang melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Perumahan Rakyat, serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah. Pertemuan tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembahasan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026.
Ketua Komisi III DPRD Boltara, Abdul Zamad Lauma, menyampaikan bahwa forum ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antara legislatif dan eksekutif, khususnya dalam menyelaraskan usulan program prioritas dengan kebutuhan riil masyarakat di berbagai wilayah. Ia menegaskan bahwa fokus utama Komisi III adalah memastikan pembangunan daerah tidak hanya terencana dengan baik, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat langsung bagi warga.
“Ada beberapa usulan prioritas dari Komisi III yang kami bahas secara mendalam. Di antaranya peningkatan dan pemerataan infrastruktur jalan, program perumahan rakyat yang lebih inklusif, serta penguatan sistem pengadaan barang dan jasa agar prosesnya lebih transparan dan akuntabel. Kami ingin setiap rupiah yang masuk dalam APBD benar-benar tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Lauma dalam rapat tersebut.
Lebih lanjut, Zamad menegaskan bahwa pembahasan RKA bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan proses penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan. Ia menilai, salah satu tantangan utama yang perlu dibenahi adalah kualitas perencanaan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Perencanaan yang lambat dan kurang matang, kata dia, berpotensi menghambat pelaksanaan pekerjaan, memperlambat realisasi anggaran, serta berdampak pada tersendatnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami menekankan kepada setiap OPD mitra kerja Komisi III agar program pembangunan benar-benar dilaksanakan sesuai perencanaan dan spesifikasi teknis. Kualitas pekerjaan tidak boleh dikorbankan hanya demi kejar target serapan anggaran. Kami akan terus mengawasi setiap tahap pelaksanaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi,” tegasnya.
Komisi III juga mendorong pemerintah daerah untuk memperhatikan aspek pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa. Menurut Zamad, masih terdapat sejumlah wilayah terpencil di Boltara yang membutuhkan peningkatan akses infrastruktur dasar, seperti jalan penghubung antardesa, perbaikan sarana air bersih, dan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, Komisi III menilai pentingnya inovasi dalam pengadaan barang dan jasa agar tidak hanya mengandalkan pola lama yang rentan keterlambatan dan inefisiensi. Mereka mendorong penerapan sistem pengadaan berbasis elektronik yang lebih terbuka dan dapat dipantau publik, sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalisasi.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan dari Dinas PUTR menyampaikan komitmennya untuk mempercepat penyusunan dokumen perencanaan teknis (DED) serta memperkuat koordinasi lintas sektor. Dinas Perumahan Rakyat juga menambahkan bahwa program pembangunan rumah layak huni akan diarahkan untuk menjangkau lebih banyak keluarga pra-sejahtera.
Rapat ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan tahun 2026. Komisi III DPRD Boltara berjanji akan terus melakukan pengawasan melekat terhadap jalannya program-program strategis, agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
