News Buroko — Dalam rangka menyiapkan rencana pembangunan yang lebih matang untuk tahun anggaran 2026, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (DPRD Boltara) menggelar rapat kerja intensif bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Perumahan Rakyat, serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Rapat ini berlangsung di ruang sidang Komisi III dan menjadi forum strategis untuk menyelaraskan program pembangunan prioritas dengan arah kebijakan pemerintah daerah. Fokus utama pembahasan mencakup peningkatan infrastruktur, percepatan pembangunan perumahan rakyat, serta transparansi dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa.
Ketua Komisi III DPRD Boltara, Abdul Zamad Lauma, menjelaskan bahwa pembahasan kali ini sangat penting mengingat 2026 akan menjadi momentum akselerasi pembangunan di berbagai sektor. “Kami tidak ingin perencanaan hanya berhenti di atas kertas. Ada beberapa usulan prioritas dari Komisi III yang kami dorong, mulai dari perbaikan dan peningkatan jalan strategis, pembangunan fasilitas perumahan rakyat yang layak huni, hingga penguatan sistem pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Abdul Zamad menegaskan bahwa perencanaan yang matang adalah kunci keberhasilan pembangunan. Menurutnya, banyak proyek di daerah yang terhambat karena perencanaan awal tidak matang, sehingga proses pelaksanaan menjadi molor dan berimbas pada rendahnya serapan anggaran, bahkan berdampak pada melambatnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Rapat ini bukan sekadar formalitas. Setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) harus benar-benar menjalankan apa yang telah direncanakan. Jika perencanaan tidak kuat, dampaknya bisa sangat luas—mulai dari infrastruktur yang terbengkalai hingga pelayanan publik yang terganggu. Oleh karena itu, Komisi III menekankan pentingnya disiplin perencanaan dan pelaksanaan,” tambahnya.
Dalam pembahasan tersebut, Komisi III juga menyoroti beberapa catatan penting, di antaranya:
-
Masih adanya sejumlah ruas jalan kabupaten yang rusak berat dan membutuhkan perbaikan mendesak.
-
Kebutuhan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
-
Perlunya sistem pengadaan barang dan jasa yang lebih terbuka, termasuk penggunaan platform digital untuk mencegah potensi penyimpangan.
-
Peningkatan koordinasi lintas dinas agar program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Komisi III DPRD Boltara memastikan akan memperketat fungsi pengawasan terhadap setiap OPD mitra kerja. Langkah ini diambil untuk menjamin program pembangunan tidak menyimpang dari perencanaan dan benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kami akan terus mengawal jalannya pembangunan. Bukan hanya memastikan pekerjaan selesai tepat waktu, tapi juga memastikan kualitasnya sesuai spesifikasi. Komisi III akan turun langsung ke lapangan bila perlu,” tegas Abdul Zamad.
Ia juga berharap dengan adanya pembahasan awal yang komprehensif ini, proses penyusunan APBD 2026 dapat lebih efektif dan tepat sasaran. DPRD bersama pemerintah daerah berkomitmen menghadirkan pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Boltara, sehingga tidak ada lagi daerah yang tertinggal dari segi infrastruktur maupun pelayanan dasar.
“Tujuan akhir dari semua program ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap rupiah anggaran harus kembali menjadi manfaat nyata untuk rakyat,” pungkasnya.
