Sejarah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
News Buroko – Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Utara yang lahir dari proses pemekaran administratif. Secara resmi, wilayah ini adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow, dan memiliki ibu kota di Boroko. Keputusan penetapan Bolmut sebagai daerah otonom diresmikan melalui sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 8 Desember 2006.
Lebih lanjut, Undang-Undang pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2 Januari 2007, melalui UU Nomor 10 Tahun 2007. Penetapan ini menjadi titik awal bagi pemerintah daerah Bolmut untuk membangun sistem administrasi, infrastruktur, pelayanan publik, dan identitas regional yang mandiri.
Proses Panjang Pemekaran Bolmut
Sejarah pembentukan Kabupaten Bolmut sesungguhnya berakar jauh sebelum pengesahan UU. Inisiatif pemekaran ini sudah muncul sejak dekade 1950-an, tepatnya 23 Maret 1954, ketika gagasan untuk memisahkan wilayah utara dari Kabupaten Bolaang Mongondow mulai dicetuskan.
Proses pemekaran yang akhirnya berhasil memakan waktu sekitar delapan tahun, dimulai dari pertemuan awal tokoh-tokoh masyarakat di Desa Bigo, Kecamatan Kaidipang, pada 30 Desember 1999. Dalam pertemuan tersebut, tokoh-tokoh muda dari tiga kecamatan yang menjadi calon wilayah pemekaran saling bertukar gagasan dan membangun komitmen bersama untuk mewujudkan daerah otonom baru.
Tiga kecamatan yang menjadi inti pembentukan Kabupaten Bolmut adalah:
-
Kecamatan Kaidipang – wilayah strategis dengan potensi pertanian dan perikanan yang signifikan.
-
Kecamatan Bolangitang – daerah dengan sejarah panjang perdagangan lokal dan budaya tradisional yang kuat.
-
Kecamatan Bintauna – wilayah pesisir yang memiliki potensi kelautan dan perikanan unggulan.
Pertemuan awal ini menjadi fondasi bagi koordinasi lintas masyarakat dan tokoh adat, serta menguatkan dukungan politik dan sosial untuk mewujudkan kabupaten baru. Berbagai usulan dan masukan mengenai pembagian wilayah, sumber daya, hingga struktur pemerintahan awal dibahas secara matang.
Penetapan dan Legitimasi Hukum
Hingga akhirnya, pada 2 Januari 2007, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 resmi menetapkan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai daerah otonom. Penetapan ini menandai bahwa wilayah Bolmut tidak lagi berada di bawah pengelolaan administratif Kabupaten Bolaang Mongondow, tetapi memiliki hak otonomi penuh dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.
Dengan adanya legitimasi hukum ini, Bolmut mulai menyusun berbagai regulasi daerah, menata pemerintahan, membentuk struktur birokrasi lokal, serta menyiapkan pelayanan publik bagi masyarakat di tiga kecamatan inti dan kecamatan lainnya yang menyusul.
Arti Pemekaran bagi Pembangunan dan Identitas Lokal
Pemekaran Kabupaten Bolmut tidak hanya sekadar perubahan administratif, tetapi juga menjadi momentum penting bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Beberapa dampak signifikan dari pemekaran ini antara lain:
-
Peningkatan pelayanan publik: Masyarakat di tiga kecamatan inti kini lebih mudah mengakses layanan administrasi kependudukan, pendidikan, dan kesehatan.
-
Pengembangan infrastruktur: Pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, sekolah, dan pasar lebih fokus untuk menunjang pertumbuhan wilayah baru.
-
Pelestarian budaya lokal: Dengan pusat pemerintahan di Boroko, upaya pelestarian budaya tradisional dan adat Sangihe serta Mongondow Utara lebih terkoordinasi.
-
Peningkatan partisipasi masyarakat: Adanya pemerintah kabupaten sendiri memungkinkan masyarakat lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan dan pengambilan keputusan lokal.
Momentum Dirgahayu ke-18
Memperingati Dirgahayu ke-18 Kabupaten Bolmut, pemerintah daerah dan masyarakat bersama-sama mengenang perjalanan panjang dari gagasan pemekaran hingga realisasi kabupaten otonom. Momentum ini sekaligus menjadi waktu refleksi bagi masyarakat dan pemerintah untuk mengevaluasi capaian pembangunan, menguatkan sinergi antar-camat dan desa, serta merencanakan strategi pembangunan berkelanjutan untuk tahun-tahun mendatang.
Sejarah panjang ini membuktikan bahwa kesabaran, kerja sama lintas tokoh masyarakat, dan dukungan politik menjadi kunci sukses lahirnya Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang kini terus berkembang sebagai salah satu kabupaten strategis di Sulawesi Utara dengan pusat pemerintahan di Boroko.
